Pekanbaru - Lama tidak muncul sejak membuat pernyataan kejanggalan OTT KPK, Tata Maulana kini kembali mengungkapkan kepada publik bahwa upa...
Pekanbaru - Lama tidak muncul sejak membuat pernyataan kejanggalan OTT KPK, Tata Maulana kini kembali mengungkapkan kepada publik bahwa upaya dugaan kriminalisasi kepada gubernur non aktif Abdul Wahid memang direncanakan sejak dari awal menjabat gubernur.
Kepada awak media disalah satu kedai kopi di pekanbaru, senin, (30/3/26) tata mengungkapkan berita tentang hubungan ketidak harmonisan antara gubernur dan wakil gubernur memang benar terjadi, itu bermula sejak seminggu sebelum pelantikan kepala daerah serentak pada februari 2025 yang lalu.
"Ketidak harmonisan itu memang benar terjadi, pecahnya seminggu sebelum pelantikan kepala daerah serentak, sehingga gubernur abdul wahid memang sudah mewanti wanti akan terjadi gejolak" jelas tata.
Lebih lanjut tata juga menceritakan bahwa dirinya menjadi saksi langsung gubernur riau abdul wahid pernah diancam secara langsung akan diperkarakan.
"Satu peristiwa yang menurut saya puncak dari ketegangan itu, pada hari ketiga bulan puasa tahun lalu, 4 hari setelah pulang dari retreat kepala daerah di magelang, gubernur Abdul Wahid diajak salah seorang ketemu, lalu disitu ia diancam mau diperkarakan, sambil memperdengarkan rekaman, lalu orang tersebut berucap saya siap apapun terjadi, kita lihatlah siapa yang kuat nanti" lanjut cerita tata lagi.
Tata kemudian melanjutkan ceritanya, bahwa sepulang dari pertemuan itu lalu gubernur riau meminta kepada seluruh tim dan koleganya, untuk tidak terlibat dalam urusan proyek atau urusan apapun di pemerintahan provinsi.
"Gubernur Wahid me warning seluruh tim untuk tidak mengurusi apapun, karna ia sadar ASN di pemprov saat itu tidak kondusif, sudah ada tuan, dan tentu rawan penghianatan, jebakan dan semacamnya" cerita tata lagi
"Terlebih di PUPR PKPP, belum sama sekali ada perombakan dan penyegaran, publik pasti tau siapa tuannya, sementara disitu muncul istilah japrem, dan istilah lain yang menunjukan prilaku korupsi sudah membudaya dan menjadi sistem, defisit 2024 paling besar di dinas itu, dan publik juga tau siapa pemain dan yang meraup banyak keuntungan dari kondisi defisit itu" sebut tata lagi
Tata juga mengatakan kondisi ketidak harmonisan hubungan itu ternyata membuat gelisah beberapa oknum ASN, terutama dilingkungan PUPR PKPP.
"Dampak dari hubungan yang tidak harmonis itu, mempengaruhi sebahagian oknum ASN terutama dilingkungan PUPR PKPP, sehingga mencari jalan suaka agar dapat mempertahankan jabatan, saya juga pernah dihubungi dimintai bantu tapi melalui tim relawan, tidak secara langsung, karna ingat pesan gubernur lalu saya tidak menggubris dan menolak, saya sampaikan bukan urusan dan kewenangan saya" cerita tata lagi.
Tata lalu menduga, upaya pengepulan uang yang dilakukan UPT jalan jembatan PUPR PKPP melalui sekretarisnya feri yunanda yang sangat aktif berperan ini adalah upaya inisiatif mereka untuk mencari jalan untuk menyuap mempertahankan jabatan.
"Dugaan saya mereka berinisiatif secara aktif ingin mempertahankan jabatan, lalu mencari jalan melalui saudara sekretaris PU dengan inisitif mengepul uang lalu berupaya mendekati orang-orang dekat gubernur" duga tata
Lebih lanjut lagi tata menceritakan, sudah pernah dan bahkan sering mengingatkan tim dan relawan, jangan berurusan dengan urusan di PUPR PKPP, karna rawan dan itu merupakan peringatan dari gubernur abdul wahid.
"Karna kondisi PUPR PKPP ini dianggap rawan dan bahkan ada tuan yang diduga selalu mengaturnya, saya sering mengingatkan sesama tim pesan gubernur untuk jangan terlibat dalam urusan apapun, terbukti salah satu ajudan di istirahatkan karna silaf meneruskan pesan yang menjual nama gubernur, itu urusan ASN di PUPR yang mengatasnamakan gubernur, nanti saya yakin terungkap jika sidang sampai menghadirkan saksi, bahkan sampai-sampai gubernur wahid mengeluarkan edaran larangan pungli" lanjut tata lagi
Terakhir tata menilai sidang gubernur yang kedua ini semakin terungkap dan terang, bahwa nama gubernur hanya dicatut berdasarkan pengakuan saksi saja, tanpa adanya kelengkapan bukti pendukung lain, konstruksi dakwaan tidak menunjukan fakta peristiwa, melainkan tafsir sepihak, narasi asumsi untuk menjerat gubernur.
"Peristiwa drama kasus PUPR PKPP ini diduga kuat menjadi senjata jebakan batman oleh oknum pengendali terhadap gubernur Abdul Wahid, semoga beliau diberikan kebebasan, terhindar dari fitnah, keadilan pasti menemukan jalannya" tutup tata.**
COMMENTS