Foto/Istimewa Jakarta – Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta, Dhery Perdana Nugraha, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tunta...
 |
| Foto/Istimewa |
Menurut Dhery, berbagai laporan yang mencuat sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa dugaan aktivitas gudang penampungan CPO ilegal masih menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau dinilai rentan menjadi sasaran praktik mafia CPO yang memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.
"Riau merupakan pusat industri sawit nasional. Oleh karena itu, setiap aktivitas penampungan dan perdagangan CPO yang tidak memiliki legalitas jelas harus menjadi perhatian serius. Negara tidak boleh kalah terhadap mafia yang mengambil keuntungan dari sektor strategis ini," ujar Dhery.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta menyoroti sejumlah laporan yang beredar pada tahun 2025 terkait dugaan keberadaan gudang penampungan CPO ilegal di beberapa daerah di Provinsi Riau. Di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di wilayah Kesumbo Ampai, muncul dugaan adanya aktivitas penampungan CPO yang beroperasi tanpa perizinan yang jelas. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan menjadi bagian dari rantai distribusi CPO ilegal.
Selain itu, di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, juga muncul laporan mengenai dugaan praktik penampungan CPO hasil pengurangan muatan kendaraan tangki atau yang dikenal di lapangan dengan istilah "kencing CPO". Minyak sawit yang diduga diperoleh secara tidak sah tersebut kemudian ditampung di gudang-gudang tertentu sebelum diperjualbelikan kembali.
Sementara itu, Kota Dumai yang dikenal sebagai salah satu gerbang ekspor minyak sawit Indonesia juga menjadi sorotan. Sejumlah laporan masyarakat dan pemberitaan media pada tahun 2025 mengungkap dugaan keberadaan gudang penampungan CPO ilegal yang beroperasi di kawasan industri dan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal.
Dhery menilai apabila dugaan aktivitas gudang-gudang CPO ilegal tersebut benar terjadi, maka tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang bekerja secara terorganisir mulai dari pengumpulan, penampungan, distribusi hingga pemasaran CPO.
"Kami menduga persoalan ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Jika benar ada gudang-gudang CPO ilegal yang masih beroperasi, maka patut diduga terdapat jaringan yang bekerja secara sistematis dan terorganisir. Aparat harus mengusut siapa pemilik gudang, sumber pasokan CPO, jalur distribusi, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut," tegasnya.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta meminta Kapolri, Jaksa Agung, Kapolda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Bea Cukai, serta instansi terkait untuk melakukan operasi terpadu terhadap seluruh gudang penampungan CPO yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah Riau. Selain itu, audit menyeluruh terhadap aktivitas distribusi CPO juga perlu dilakukan guna memastikan tidak ada praktik ilegal yang merugikan negara.
"Kami mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk menertibkan dan menindak tegas seluruh aktivitas penampungan CPO ilegal. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," kata Dhery.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola industri sawit yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat serta negara.
"Jangan biarkan kekayaan alam Riau menjadi bancakan mafia. Jika ditemukan pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terlibat harus diproses secara tegas demi menjaga marwah penegakan hukum dan masa depan industri sawit Indonesia," tutup Dhery Perdana Nugraha.
Dhery Perdana Nugraha
Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta
COMMENTS