Oleh: Guswanda Putra, S.Pi (Pemerhati Kebijakan Publik) Baru-baru ini, publik Riau disuguhkan pada ketegasan Pemerintah Provinsi melalui Plt...
Oleh: Guswanda Putra, S.Pi
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Baru-baru ini, publik Riau disuguhkan pada ketegasan Pemerintah Provinsi melalui Plt. Gubernur yang memberikan peringatan keras terhadap maraknya dugaan perselingkuhan di kalangan ASN. Pesannya jelas: sanksi tanpa pandang jabatan. Namun, di tengah upaya "pembersihan" moralitas birokrasi ini, muncul sebuah pertanyaan besar yang mengusik nalar publik: Bagaimana mungkin kedisiplinan moral ditegakkan jika di level elit kepemimpinan sendiri, isu mengenai integritas personal dan kehidupan domestik yang kontroversial masih menjadi kabut yang tak kunjung terurai?
Nama SF Hariyanto, sosok birokrat senior yang pernah menduduki kursi-kursi paling strategis di Riau, kini kembali menjadi titik fokus. Isu mengenai gaya hidup mewah keluarga hingga kehidupan pribadinya—termasuk kabar poligami yang sudah menjadi rahasia umum—bukanlah sekadar urusan privat. Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, perilaku pemimpin adalah "hukum yang berjalan".
Ironi Penegakan Disiplin ASN
Berita mengenai tindakan tegas terhadap perselingkuhan ASN menunjukkan bahwa Pemprov Riau sedang mencoba membangun citra moralitas. Namun, kebijakan ini akan terasa hambar dan munafik jika hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika seorang staf rendahan dipecat karena urusan asmara yang menyimpang, publik justru melihat pemimpinnya melenggang dengan berbagai isu domestik yang tak kalah heboh.
Inilah yang saya sebut sebagai Krisis Keteladanan. Seorang pemimpin seharusnya menjadi mercusuar moral. Jika SF Hariyanto ingin tetap memegang legitimasi sebagai pemimpin birokrasi, ia tidak bisa hanya berlindung di balik prosedur administratif. Publik menuntut keselarasan antara apa yang dipidatokan tentang disiplin dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Tanpa keteladanan, instruksi tentang etika hanya akan menjadi barisan kalimat kosong yang ditertawakan oleh bawahan sendiri.
Gaya Hidup Mewah dan Defisit Kejujuran
Kita tentu masih ingat bagaimana kemewahan keluarga SF Hariyanto sempat menjadi sorotan nasional. Meskipun berbagai pembelaan telah disampaikan, aroma "pamer kekuasaan" tersebut sulit dihapus dari ingatan kolektif rakyat Riau yang masih bergelut dengan jalan rusak dan kemiskinan. Gaya hidup pejabat yang melampaui batas kewajaran ekonomi adalah indikasi awal dari adanya masalah integritas.
Di mata publik, kepemilikan harta yang mencolok dan isu kehidupan pribadi yang kompleks seringkali berkorelasi dengan potensi benturan kepentingan. Sebagai pengamat, saya melihat adanya Defisit Legitimasi Moral yang akut. Kepemimpinan bukan hanya soal membagi anggaran, tapi soal memenangkan hati rakyat melalui kesederhanaan. Ketika seorang pejabat gagal menunjukkan "rasa malu" atas kemewahan yang tidak patut, maka ia sebenarnya sedang menggali kubur bagi kepercayaan publik terhadap institusi yang ia pimpin.
Pusaran Korupsi yang Menghantui
Beban SF Hariyanto semakin berat karena rekam jejaknya yang berkali-kali bersinggungan dengan pemeriksaan kasus korupsi. Meskipun asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, frekuensi pemanggilan oleh lembaga penegak hukum menciptakan persepsi bahwa ia adalah bagian dari masalah, bukan solusi.
Pemimpin yang "bermasalah" cenderung akan tersandera. Ia tidak akan punya keberanian untuk melakukan perombakan birokrasi yang radikal karena ia sendiri memiliki celah yang mudah diserang. Akibatnya, Riau terjebak dalam status quo—pemerintahan yang hanya berjalan di tempat karena energinya habis digunakan untuk bermanuver mengamankan diri dari berbagai isu hukum dan skandal pribadi.
Penutup: Saatnya Riau Berbenah
Ketegasan Plt. Gubernur terhadap ASN yang berselingkuh seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap figur-figur di level atas seperti SF Hariyanto. Riau tidak boleh lagi dipimpin dengan standar ganda. Kita tidak butuh pemimpin yang pandai bersilat lidah di media, tapi kita butuh pemimpin yang rumah tangganya tertib, hartanya bersih, dan rekam jejaknya tanpa cacat moral.
Jika integritas sudah keropos dari puncak kekuasaan, maka sanksi terhadap ASN di level bawah hanyalah teatrikal belaka. Marwah Riau hanya bisa ditegakkan jika pemimpinnya berani hidup dalam cahaya transparansi dan kejujuran. Sudah saatnya publik Riau menagih standar etika yang sama tinggi untuk mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, karena pemimpin yang baik adalah ia yang kata dan perbuatannya tidak saling mengkhianati.
COMMENTS