DUMAI - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Dumai kembali menjadi sorotan publik. Di tengah statusnya sebagai Badan Usaha Milik...
DUMAI - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Dumai kembali menjadi sorotan publik. Di tengah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDAM justru dilaporkan mengalami kerugian berulang, sementara setoran PAD ke daerah dinilai tidak jelas dan tidak transparan.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai. Mereka menilai persoalan PDAM bukan lagi sekadar kegagalan manajerial, tetapi sudah mengarah pada indikasi pelanggaran tata kelola BUMD dan regulasi pengelolaan keuangan perusahaan daerah.
Koordinator GEMPA Kota Dumai, Ansor, menyebut bahwa kerugian PDAM yang berlarut-larut serta tidak transparannya setoran PAD merupakan bentuk kegagalan struktural yang mencerminkan krisis kepemimpinan di tubuh BUMD PDAM Dumai.
“PDAM ini bukan perusahaan swasta, ini BUMD milik rakyat. Kalau terus merugi, PAD tidak jelas, dan publik tidak mendapatkan akses informasi yang transparan, maka itu bukan lagi sekadar salah kelola, tapi sudah mengarah pada pelanggaran prinsip dasar pengelolaan BUMD,” tegas Ansor.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melanggar berbagai regulasi, di antaranya:
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan BUMD wajib dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat ekonomi bagi daerah.
PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang mengatur kewajiban tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), termasuk keterbukaan laporan keuangan dan kontribusi terhadap PAD. Prinsip akuntabilitas keuangan publik, karena PDAM mengelola aset dan dana yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
GEMPA menilai, jika perusahaan daerah terus merugi tanpa evaluasi serius, tanpa transparansi laporan keuangan, serta tanpa kejelasan kontribusi PAD, maka patut diduga adanya kelalaian jabatan (maladministrasi) dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan PDAM.
“Ini bukan soal like and dislike. Ini soal tanggung jawab publik. Kalau Direktur PDAM gagal menjalankan fungsi korporasi BUMD sesuai regulasi, maka secara etik, politik, dan hukum, dia harus bertanggung jawab,” ujar Ansor.
Atas dasar itu, GEMPA secara tegas mendesak Wali Kota Dumai untuk mencopot Direktur BUMD PDAM Dumai dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran manajemen PDAM.
Tak hanya itu, GEMPA juga menuntut:
Audit independen terhadap laporan keuangan PDAM, Pembukaan laporan keuangan ke publik dan DPRD,
Evaluasi legal-formal pengelolaan BUMD, Penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kalau dibiarkan, PDAM bukan hanya gagal sebagai penyedia layanan publik, tapi berubah menjadi beban struktural daerah. Ini pengkhianatan terhadap fungsi BUMD. Wali Kota harus tegas: copot Direktur BUMD PDAM dan lakukan pembenahan total,” tutup Ansor.
GEMPA juga menyatakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap, dan membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah advokasi kebijakan, DPRD, hingga jalur hukum, jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Dumai.
“Kalau memang tidak ada yang ditutupi, buka semua data ke publik. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran, maka aparat penegak hukum harus turun tangan. PDAM tidak boleh menjadi ruang gelap yang bebas dari kontrol,” tegas Ansor.
GEMPA menegaskan bahwa desakan pencopotan Direktur BUMD PDAM Dumai merupakan bentuk perlawanan moral terhadap praktik pengelolaan BUMD yang dinilai tidak profesional, tidak transparan, dan berpotensi merugikan daerah. Tutup Ansor
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PDAM Kota Dumai belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan kerugian perusahaan, ketidakjelasan setoran PAD, serta dugaan pelanggaran regulasi BUMD tersebut.
COMMENTS