PEKANBARU - Pendidikan vokasi di Provinsi Riau tengah menjadi sorotan. Setelah sempat menjadi role model dalam pengembangan Sekolah Menenga...
PEKANBARU - Pendidikan vokasi di Provinsi Riau tengah menjadi sorotan. Setelah sempat menjadi role model dalam pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program vokasi kini dinilai membisu dan minim publikasi. Kondisi ini disinyalir terjadi pada Bidang SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, yang dianggap kurang hadir dan tidak responsif dalam memberikan informasi terkait program strategis vokasi.
Sejumlah awak media dan pemerhati pendidikan mengaku kesulitan memperoleh informasi terbaru terkait kelanjutan program SMK Pusat Keunggulan (PK), teaching factory, hingga rencana implementasi kebijakan nasional pendidikan SMK empat tahun.
“Bidang SMK sulit ditemui. Kabidnya jarang di ruangan. Saat kami hendak konfirmasi, tidak ada pejabat yang bisa memberikan penjelasan,” ujar salah seorang jurnalis yang beberapa kali mendatangi Kantor Disdik Riau, Selasa (13/1/2026)
Minimnya keterbukaan informasi ini dinilai menghambat publik dalam mengetahui perkembangan pendidikan vokasi di daerah. Padahal, pendidikan vokasi merupakan program prioritas nasional untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan menekan angka pengangguran.
Pada periode sebelumnya, pendidikan vokasi Riau justru menjadi perhatian nasional. Provinsi Riau mendapatkan penghargaan dari Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia (APVOKASI) dan menjadi provinsi pertama yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).
Bahkan, Gubernur Riau saat itu, Syamsuar, mendapat kehormatan mewakili gubernur se-Indonesia saat peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Jakarta.
Keberhasilan tersebut juga tampak pada capaian jumlah SMK Pusat Keunggulan. Dari total sekitar 312 SMK negeri dan swasta di Riau, sebanyak 43 sekolah telah ditetapkan sebagai SMK PK oleh Kemendikbud Ristek melalui dua gelombang pengusulan pada tahun 2021 dan 2022.
Namun pasca pergantian pejabat di internal Disdik Riau, khususnya pada Bidang SMK, informasi mengenai perkembangan pendidikan vokasi di daerah tak lagi terdengar. Awak media juga mencatat kontras antara Bidang SMA dan Bidang SMK. Di lingkungan Disdik Riau, kepala SMA tampak rutin melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang SMA, sementara ruang Kabid SMK sering kali kosong dan tanpa aktivitas koordinatif.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Disdik Riau menjalankan mandat pendidikan vokasi, mengingat program vokasi tidak hanya berhubungan dengan sekolah, namun juga industri, dunia kerja, hingga roadmap pembangunan sumber daya manusia (SDM) daerah.
“Pendidikan vokasi ini bukan program kecil. Ini menyangkut masa depan tenaga kerja Riau. Justru sekarang informasi publiknya tidak ada,” kata seorang pemerhati pendidikan vokasi yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, berbagai program lanjutan seperti teaching factory, kolaborasi dengan industri, hingga wacana pembentukan BLUD untuk SMK juga belum terdengar kabarnya. Padahal BLUD menjadi instrumen penting bagi SMK untuk mengelola unit produksi dan layanan industri secara legal dan fleksibel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Riau belum memberikan penjelasan mengenai minimnya kehadiran pejabat bidang SMK maupun alasan tidak tersedianya informasi terkini mengenai pendidikan vokasi di daerah.
COMMENTS