DUMAI — Rabu, 04 Januari 2026. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikeluarkan Wali Kota Dumai kini berubah menjadi bola api. ...
DUMAI — Rabu, 04 Januari 2026. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikeluarkan Wali Kota Dumai kini berubah menjadi bola api. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai secara terbuka menduga Walikota bertindak arogan, anti-dialog, dan buta regulasi dalam menerbitkan Surat Himbauan relokasi PKL ke Jalan HR Soebrantas.
Dalam surat resmi yang dilayangkan ke DPRD Kota Dumai, GEMPA menilai kebijakan tersebut bukan hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga mencerminkan gaya kepemimpinan yang ugal-ugalan dan abai terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2024.
“Relokasi ini tidak lahir dari kajian, tapi dari kemauan sepihak. Ini bukan penataan kota, ini pemaksaan kebijakan,” tegas GEMPA.
GEMPA menyoroti bahwa wali kota sama sekali tidak membuka ruang dialog yang sehat dengan para pedagang kecil yang menjadi korban kebijakan. Alih-alih merangkul, pemerintah justru disebut lebih memilih pendekatan tekanan, bahkan muncul dugaan intimidasi di lapangan.
Menurut GEMPA, pemindahan PKL tanpa perhitungan kelayakan ekonomi berpotensi mematikan sumber penghidupan ratusan keluarga. Jalan HR Soebrantas dinilai tidak memiliki kesiapan infrastruktur, tata lalu lintas, maupun jaminan keberlanjutan usaha.
“Kalau kebijakan ini dipaksakan, maka wali kota harus siap dicatat sebagai pemimpin yang gagal memahami denyut ekonomi rakyat kecil,” kecam GEMPA.
Tak berhenti di situ, GEMPA juga menyentil DPRD Kota Dumai agar tidak terus bersembunyi di balik formalitas dan segera menjalankan fungsi pengawasan. DPRD didesak untuk menghentikan kebijakan bermasalah tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan memanggil wali kota, OPD terkait, Satpol PP, serta perwakilan PKL.
GEMPA memberi tenggat tegas: RDP harus digelar sebelum 6 Februari 2026. Jika tidak, GEMPA menyatakan siap mengeskalasi gerakan ke ruang publik.
“Kota ini tidak boleh dikelola dengan cara-cara sewenang-wenang. Jika wali kota merasa kebal kritik, maka rakyat akan turun mengoreksi,” tegas GEMPA.
Hingga berita ini ditayangkan, wali kota belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, polemik relokasi PKL kian memanas dan berpotensi menjadi ujian serius bagi legitimasi kepemimpinan wali kota di mata publik.
COMMENTS