Oleh: [Guswanda Putra, S. Pi/Pemerhati Kebijakan Publik] Rakyat Riau mungkin sedang terbuai dalam euforia visual. Di bawah komando SF Hari...
Oleh: [Guswanda Putra, S. Pi/Pemerhati Kebijakan Publik]
Rakyat Riau mungkin sedang terbuai dalam euforia visual. Di bawah komando SF Hariyanto, aspal-aspal mulus mendadak menghampar di ruas jalan yang bertahun-tahun kupak-kapik. Narasi "Gesa Jalan" menjadi jualan utama, memposisikan dirinya sebagai "sang eksekutor" tunggal yang seolah paling paham penderitaan rakyat. Namun, di balik aroma aspal yang masih basah itu, penggeledahan KPK di kediaman dinas SF Hariyanto membuka tabir yang jauh lebih menyengat: Apakah jalan-jalan ini diperbaiki demi rakyat, atau merupakan manuver sepihak untuk mempercepat putaran koper-koper dolar di tengah vakumnya otoritas Gubernur Nonaktif?
Akrobat Anggaran: Kebijakan di Tengah Senyap nya Pengawasan
Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan infrastruktur adalah anomali besar dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, dana BTT hanya diperuntukkan bagi keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Memaksakan perbaikan jalan reguler melalui BTT adalah "akrobat anggaran" yang sangat berisiko secara hukum.
Publik patut bertanya: Mengapa kebijakan "darurat" ini justru digenjot dengan agresif saat Gubernur Nonaktif, Abdul Wahid, sedang terhalang menjalankan fungsinya akibat proses hukum? Jika benar penahanan sang Gubernur didasari oleh laporan yang bersumber dari internal birokrasi, maka kebijakan "Gesa Jalan" ini tidak lagi terlihat sebagai pelayanan tulus. Ini justru menyerupai upaya SF Hariyanto untuk membangun panggung kepahlawanan tunggal, di saat mitra politiknya tidak memiliki daya untuk mengawasi atau memberikan arahan.
Menghitung Jejak Dolar di Balik Aspal
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan adalah delik gratifikasi. Penemuan dokumen aliran dana proyek di rumah dinas SF Hariyanto memberikan perspektif baru yang mengerikan. Ada pola yang patut dicurigai secara teknis: pembangunan yang dipaksakan cair dengan cepat seringkali menjadi pintu masuk bagi "fee" proyek di bawah meja.
Sangat ironis melihat SF Hariyanto begitu agresif mencitrakan diri sebagai penyelamat infrastruktur Riau, sementara kediamannya digeledah terkait dugaan tumpukan mata uang asing. Jangan sampai aspal mulus ini hanyalah "karpet merah" untuk menutupi praktik gratifikasi sistematis yang dilakukan secara sepihak. Rakyat harus sadar bahwa setiap meter aspal yang mereka nikmati bisa jadi "berhutang" pada integritas yang dikorbankan, sementara figur pimpinan lainnya justru sedang menanggung beban hukum yang berat.
Legitimasi Moral sang Wakil Terpilih
Sebagai Wakil Gubernur terpilih, SF Hariyanto memegang tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas Riau, bukan justru menciptakan kegaduhan dengan kebijakan anggaran yang kontroversial. Kepemimpinan bukan sekadar soal memindahkan aspal ke jalanan, melainkan soal kejujuran dalam menjelaskan setiap rupiah yang ditemukan di balik pintu rumah dinas.
Riau tidak butuh pemimpin yang hanya lincah membangun jalan di depan kamera, tapi bungkam saat diminta menjelaskan asal-usul kekayaan fantastis yang ditemukan penyidik. Jika SF Hariyanto benar-benar ingin melindungi marwah pemerintahan baru, ia seharusnya menjadi orang pertama yang mengklarifikasi bahwa kebijakan BTT ini tidak merugikan posisi Gubernur Nonaktif yang saat ini sedang berupaya mencari keadilan.
Menuntut Transparansi demi Keadilan Publik
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat Riau memiliki hak konstitusional untuk menuntut:
• Audit Investigatif Total: BPK dan KPK harus membedah apakah penggunaan dana BTT murni untuk rakyat atau dialirkan untuk memperkuat posisi politik personal dalam masa transisi. Kita ingin memastikan kualitas aspal sesuai kontrak, bukan aspal "kejar tayang" demi mengejar setoran akhir tahun.
• Transparansi Rekanan Proyek: Publik berhak tahu siapa saja kontraktor yang mendapat "durian runtuh" dari proyek Gesa Jalan ini. Apakah mereka rekanan profesional, atau "orang dekat" yang mengamankan aliran dolar tersebut?
Kesimpulan
Jangan biarkan debu aspal menutupi mata kita dari tumpukan koper mata uang asing. Jalan yang mulus mungkin hanya bertahan beberapa tahun, namun rusaknya integritas kepemimpinan akan menghancurkan Riau untuk satu generasi ke depan. Riau butuh pemimpin yang membangun jalan dengan tangan bersih, bukan tangan yang sibuk merapikan tumpukan dolar di tengah skema politik yang penuh intrik dan dugaan pengkhianatan terhadap kawan seiring.
COMMENTS