PEKANBARU - Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang petugas kebersihan DLHK Kota Pekanbaru di Jalan Raya Bangkinang–P...
PEKANBARU - Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang petugas kebersihan DLHK Kota Pekanbaru di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru KM 34, Kecamatan Kampa, tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem perlindungan tenaga kebersihan di lingkungan pemerintah daerah.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sebelumnya membenarkan bahwa korban merupakan petugas kebersihan aktif yang sehari-hari bertugas di wilayah Panam. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja.
DLHK juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengurus jaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci mengenai status kepesertaan aktif korban, mekanisme perlindungan perjalanan kerja, serta prosedur standar yang berlaku bagi petugas kebersihan yang berdomisili di luar Kota Pekanbaru.
Secara regulasi, kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sepanjang memenuhi ketentuan program Jaminan Kecelakaan Kerja. Hal ini menjadi penting karena menyangkut hak santunan kematian, biaya pemakaman, serta jaminan bagi ahli waris.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mendasar:
• Apakah seluruh petugas kebersihan DLHK telah terdaftar aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan?
• Apakah iuran dibayarkan rutin oleh instansi?
• Apakah terdapat perlindungan tambahan bagi petugas yang menempuh perjalanan lintas kabupaten setiap hari?
• Bagaimana implementasi SOP keselamatan kerja, khususnya bagi pekerja lapangan dengan mobilitas tinggi?
Dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kejelasan sistem perlindungan tenaga kerja menjadi bagian dari tanggung jawab publik. Apalagi, tenaga kebersihan merupakan garda terdepan pelayanan kota yang bekerja dalam risiko lalu lintas, cuaca ekstrem, dan jam kerja dini hari.
Plt Kadis DLHK menyatakan telah menemui keluarga korban dan menyampaikan adanya bantuan. Namun, detail bentuk bantuan tersebut belum dijelaskan secara resmi kepada publik.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kebersihan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Kejelasan status kecelakaan kerja, transparansi proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan, serta kepastian bentuk bantuan kepada keluarga korban merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang perlu disampaikan secara terbuka.
Sebagai garda terdepan pelayanan kebersihan kota, tenaga kebersihan bekerja dalam risiko tinggi setiap hari. Karena itu, penguatan aspek keselamatan dan perlindungan kerja menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi lanjutan dari pihak DLHK Kota Pekanbaru maupun instansi terkait guna memastikan informasi yang diterima masyarakat lengkap, berimbang, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.**
COMMENTS